Pergantian Menteri Keuangan selalu membawa pertanyaan besar: bagaimana nasib kebijakan fiskal yang sudah berjalan? Salah satu isu paling krusial adalah keberlanjutan BPJS Kesehatan

Selama ini, Sri Mulyani menegaskan pentingnya penyesuaian iuran dan perluasan subsidi agar program JKN tidak tekor. Anggaran negara bahkan digelontorkan ratusan triliun untuk menutup iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan subsidi peserta mandiri. Langkah ini jelas menunjukkan bahwa kesehatan rakyat adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran.

Namun, pergantian Menkeu berpotensi mengubah arah kebijakan. Publik menunggu: apakah Menkeu baru akan menjaga kesinambungan program ini, atau justru mengambil langkah berbeda yang berisiko mengganggu stabilitas JKN?

Yang jelas, siapapun menterinya, BPJS Kesehatan tidak boleh jadi korban tarik-menarik politik fiskal Program ini menyangkut hak dasar 200 juta lebih rakyat Indonesia. Pemerintah harus konsisten: menjaga transparansi, efisiensi, dan memastikan iuran serta subsidi seimbang dengan kemampuan masyarakat.

Keberlanjutan JKN adalah tolok ukur serius bagi pemerintah baru: seberapa besar komitmen mereka menempatkan kesehatan rakyat sebagai prioritas utama.