JAKARTA - Zahla (24 tahun) sedikit was-was dengan kesehatannya. Meski masih berada di usia muda, ia terus terbayang riwayat penyakit diabetes yang menjadi momok buatnya belakangan ini. Dia mengira, nasibnya bakal kurang lebih sama dengan ayahnya yang mengidap diabetes. Kekhawatiran ini kian bertambah karena gaya hidupnya yang tidak sehat.
Apalagi, seumur hidupnya, Zahla belum pernah melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh alias medical check up (MCU). Ada berbagai alasan yang menyertai Zahla belum melakukan pemeriksaan kesehatan. Mulai dari biaya yang cukup besar hingga alur yang menurutnya terkesan "ribet".
"Ada riwayat penyakit diabetes dari ayah. Saya sudah mulai kurangi gula, tapi masih suka begadang," cerita Zahla kepada Validnews, Senin (17/2).
Tapi ke depan, dirinya tak menutup keinginan untuk ikut melakukan cek kesehatan. Adalah cek kesehatan gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto membuatnya tertarik melakukan itu.
"Berminat untuk ikut cek kesehatan gratis. Apalagi kalau gratis dan tidak ribet. Menurut saya bagus program ini," imbuhnya.
Berbeda dengan Zahla, Danira (29 tahun) justru telah 'akrab' dengan istilah medical check up. Mulai dari pemeriksaan darah, elektrokardiografi (EKG), mamae, pap smear, pemeriksaan umum, gigi, mata, hingga rontgen, rutin dilakoninya setiap satu kali dalam setahun.
Ibu dari dua anak ini mengakui rutinitas ini merupakan kebiasaan dari perusahaan untuk melakukan tes kesehatan bagi karyawannya. Hal ini agar mendeteksi sedini mungkin setiap gangguan kesehatan yang terjadi hingga menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan selama bekerja. Selain tuntutan dari kantor, dirinya juga menyadari perlunya melakukan cek kesehatan sejak masih usia muda.
"Sangat penting agar bisa mengetahui kesehatan kita secara berkala, dan jika ditemukan adanya temuan gangguan kesehatan dapat dilakukan penanganan dengan cepat," kata Danira kepada Validnews, Senin (17/2).
Perempuan kelahiran 1995 ini pun menyambut antusias adanya program cek kesehatan gratis saat ulang tahun. Dirinya mengetahui hal ini dari beberapa informasi yang beredar di media sosial.
Kado dari Negara
Program cek kesehatan gratis (CKG) disebut-sebut sebagai "kado" ulang tahun dari negara kepada masyarakat digelar sejak Senin (10/2) ini. Pengecekan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah.
Mengutip laman Sehat Negeriku besutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), program CKG hadir sebagai upaya preventif pemerintah terhadap berbagai penyakit yang banyak terjadi di Indonesia. Pemeriksaan kesehatan ini mencakup berbagai jenis penyakit yang bisa dicegah melalui deteksi dini. Karena, tingginya angka kematian akibat penyakit yang seharusnya bisa dicegah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memetakan beban penyakit berdasarkan siklus hidup masyarakat Indonesia. Mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lansia.
Oleh karena itu, CKG dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat. Fokus utama pada tiga momentum pelaksanaan, yakni CKG ulang tahun, CKG sekolah, dan CKG khusus untuk ibu hamil dan balita.
Khusus untuk CKG ulang tahun, dimulai pada 10 Februari 2025 untuk pemeriksaan anak usia 0-6 tahun serta masyarakat usia 18 tahun ke atas. Pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan di Puskesmas dan klinik yang telah bekerja sama. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan CKG mulai dari hari ulang tahun plus 30 hari. Oleh karena itu, masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menunggu lama.
Adapun, jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari skrining kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah mengalokasikan anggaran pelaksanaan CKG sebesar Rp4,7 triliun pada 2025. Sebesar Rp3,4 triliun didapatkan dari APBN. Untuk tahun ini, Kemenkes menargetkan dapat menyasar 100 juta peserta.
Di sisi lain, Data Kemenkes menunjukkan, baru sebesar 39,8% masyarakat yang telah skrining penyakit tidak menular. Artinya, sekitar 60,2% masih belum pernah melakukan skrining.
Petugas Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Aji menjelaskan, sejatinya program cek kesehatan gratis menyasar seluruh kalangan masyarakat. Namun, saat ini pemerintah memprioritaskan bagi masyarakat menengah bawah terlebih dahulu.
"Sekarang kita kan sebetulnya menyasar yang belum pernah sama sekali (cek kesehatan). Jadi, 60% penduduk Indonesia belum pernah deteksi kesehatan, misalnya kayak petani, nelayan, buruh, tukang ojek," ungkap Aji kepada Validnews melalui sambungan telepon, Senin (17/2).
Menurut Aji, program cek kesehatan gratis dapat mencegah angka kematian akibat penyakit lebih banyak. Lantaran, program ini memiliki dampak ikutan. Salah satunya, masyarakat bisa menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Dia memberikan contoh, penyebab kematian tertinggi saat ini adalah penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyakit katastropik atau penyakit kronis yang membutuhkan biaya pengobatan tinggi dan berisiko mengancam jiwa.
Dengan adanya cek kesehatan lebih dini, maka diyakini dapat mengurangi pertumbuhan penyakit-penyakit tersebut. Alhasil, paradigma dapat diubah, jangan tunggu sakit baru berobat.
"Kalau sebetulnya kita bisa mengurangi itu, misalnya dia kanker, sudah ketahuan di stadium 1, misalnya. Ketimbang dia baru ada deteksi di stadium 3 atau 4 yang sudah lanjut, yang butuh penanganan lebih kompleks dan biaya tinggi ya. Nah, kalau bisa dia katakan di stadium 1, maka dia peluang untuk sembuh, itu kan sehat lagi seperti normal kan lebih tinggi. Sehingga tidak butuh biaya besar juga untuk penanganan lanjutannya. Dia bisa lebih produktif, sehat lagi, bahagia, dan seterusnya," papar dia.
Kurangi Beban Pembiayaan
Selain menerapkan pola hidup lebih sehat, dengan adanya program cek kesehatan gratis juga diyakini dapat mengurangi beban pembiayaan kesehatan bagi masyarakat maupun bagi negara.
Tapi sayangnya, Kemenkes belum memiliki proyeksi berapa besar penghematan pembiayaan kesehatan yang bisa dilakukan lewat program ini. Lantaran, program ini masih terbilang anyar dan masih perlu survei dampaknya setelah beberapa bulan hingga beberapa tahun berjalan.
"Belum bisa (kasih proyeksi penghematan.red), kita baru seminggu. Itu bisa kita lakukan, kita ukur, kita survei nanti dampaknya mungkin setelah beberapa bulan, atau setelah program ini berjalan setahun, dua tahun, kita survei dulu. Kayak dulu aja zaman vaksinasi covid kan ada survei gitu, seberapa sih imunitas tubuh kita naik, itu nanti disurvei lagi," terang Aji.
Meski demikian, Aji menjamin program ini akan terus dilakukan setiap tahun, minimal sampai rampungnya periode pemerintahan era Prabowo Subianto karena program cek kesehatan gratis sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Dihubungi terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengamini bahwa dengan cek kesehatan sedari dini, otomatis dapat menekan pembiayaan kuratif JKN yang semakin membengkak.
Berdasarkan laporan keuangan BPJS Kesehatan pada 2023, pendapatan iuran tercatat sebesar Rp151,70 triliun. Sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp158,85 triliun, sehingga, claim ratio atau beban terhadap pendapatan sebesar 104,72%. Kemudian, pada 2024 jumlahnya naik, pendapatan iuran tercatat sebesar Rp165,34 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp174,90 triliun. Claim ratio atau beban terhadap pendapatan menjadi 105,78%.
"Nah ini kan artinya pembiayaan kuratif itu semakin membesar khususnya penyakit katastropik yang harus bisa diturunkan, dikendalikan dengan upaya privately promotive, sehingga program pemeriksaan kesehatan gratis pemerintahan Prabowo ini menurut saya bagus ya dan itu harus didukung oleh semua pihak," ujarnya kepada Validnews, Senin (17/2).
Timboel optimistis dengan adanya cek kesehatan gratis, tingkat pembiayaan kuratif JKN ke depan bisa ditekan. Namun, dampak ini baru bisa dilihat setelah beberapa tahun ke depan. Dia menjelaskan, pembiayaan JKN yang dikeluarkan BPJS Kesehatan bisa turun karena orang-orang pada akhirnya sudah memiliki catatan medisnya, sehingga punya pengetahuan untuk hidup sehat.
Dengan begitu, BPJS Watch tidak mempermasalakan alokasi anggaran sebesar Rp4,7 triliun di awal yang dikeluarkan pemerintah untuk program ini. Karena hal ini dipercaya bisa menjadi stimulus untuk menurunkan pembiayaan JKN ke depannya.
“Kita melihat 1 tahun, 2 tahun ini, sehingga bisa lebih memastikan pembiayaan bisa lebih turun daripada yang terjadi saat ini meningkat ya, kalau program JKN, program MCU atau pemeriksaan kesehatan gratis ini lebih masif, lebih banyak yang diinginkan, ini mudah-mudahan bisa menurunkan biaya kuratif dari JKN," katanya.
Sementara itu, kepada Validnews, Senin (17/2), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjelaskan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) merupakan wujud penguatan fungsi preventif sekaligus optimalisasi fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai gatekeeper.
"Apabila dapat terlaksana secara optimal, tentu harapannya secara jangka panjang dapat menekan pembiayaan di sisi kuratif, karena sudah terdeteksi dan ditangani sejak dini," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugerah.
Literasi Jadi Tantangan
Selama seminggu berjalan, Petugas Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Aji mengaku program cek kesehatan gratis masih menghadapi beberapa tantangan. Mulai dari ketidaktahuan masyarakat terhadap program ini hingga minimnya kemauan dan kesadaran masyarakat untuk datang ke puskesmas.
Ditambah lagi, negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan juga menjadi tantangan. Lantaran, ada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang sulit dijangkau secara grafis.
"Walaupun kita terus-terus berusaha ya, sosialisasi, berikan kemudahan-kemudahan dalam pendaftaran, kekuatan faskesnya, segala macam. Tantangannya itu," bebernya.
Senada, Chief Strategist CISDI Yurdhina Meilissa juga turut menggarisbawahi kesadaran (awareness) sebagai kunci keberhasilan berjalannya program cek kesehatan gratis. Untuk mencapai hal ini, maka dibutuhkan sosialisasi yang lebih masif soal program ini ke seluruh daerah di Indonesia. Sosialisasi ini berupa benefits apa yang akan didapatkan peserta yang telah mengikuti program cek kesehatan gratis hingga tata caranya untuk bisa mengakses program ini.
Pada tahap awal, Yurdhina menduga program ini dapat mudah diakses oleh orang-orang yang memiliki literasi kesehatan tinggi, beda halnya dengan orang-orang yang tidak tahu atau bahkan takut untuk dilakukan skrining. Oleh karena itu, membutuhkan pendekatan lebih lanjut seperti melalui campaign dan pendekatan interpersonal ke masyarakat lewat kader, lewat bidan desa atau perawat desa.
Setelah kesadaran masyarakat meningkat, Yurdhina meyakini akan semakin banyak peserta yang ingin melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas. Namun, jika puskesmas kelebihan beban pemerintah dinilai dapat memperluas jangkauan dengan menggandeng klinik-klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Selain itu, juga harus melihat efektivitas di beberapa daerah. Keberhasilan ini tidak hanya sebatas banyaknya yang melakukan skrining, tapi juga harus memastikan bahwa orang yang diskrining mendapat layanan lanjutan yang baik.
Tindak Lanjut Hasil Raport
Setelah masyarakat menjalani sejumlah pemeriksaan, masyarakat akan diberikan hasil pemeriksaan berupa raport kesehatan. Raport kesehatan ini dapat dicek di SatuSehat Mobile.
Jika hasil raport kesehatan menunjukkan normal, artinya kondisi kesehatan baik, mulai dari tekanan darah normal, tubuh normal, lingkar perut dan berat badan normal. Selain itu, tidak ada risiko TBC, risiko penyakit hidung, mulut, dan lain-lain, maka peserta hanya perlu diedukasi untuk mempertahankan gaya hidup yang sudah baik dan bisa meningkatkannya dengan lebih baik. Kemudian juga diingatkan untuk kembali melakukan cek kesehatan pada tahun depan.
Sementara, jika hasil rapor kesehatan ternyata menunjukkan tidak normal atau abnormal, maka perlu dilihat lagi tingkatannya, apakah ringan, sedang, atau berat. Jika tingkatannya ringan, misalnya ada faktor risiko atau ada gejala saat diperiksa, maka hanya perlu diberi obat saja.
Tapi jika hasil raport kesehatan menunjukkan ketidaknormalan yang tidak bisa ditangani oleh puskesmas, maka peserta terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit.
Untuk pembiayaan saat dirujuk ke rumah sakit, peserta bisa memanfaatkaan BPJS atau JKN, asuransi swasta. Tapi jika tidak memiliki asuransi sama sekali, peserta bisa membayar secara mandiri..
"Oleh karena itu, kita sebenarnya menganjurkan masyarakat mengaktifkan asuransi khususnya JKN, supaya nanti kalau kenapa-kenapa, dia ada temuan apa, dia bisa menggunakan fasilitas itu untuk dirujuk. Tak bakal keluar biaya sama sekali," ucap Petugas Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Aji.
Dengan demikian, Kemenkes tidak menutup kemungkinan adanya cek kesehatan gratis secara tidak langsung bisa mendorong pertumbuhan kepesertaan BPJS. Adapun saat ini, diakui Aji bahwa peserta BPJS kurang lebih sudah mencapai 98% atau 278,09 juta. Artinya, hampir seluruh penduduk Indonesia sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Meski terbilang banyak, dari 98% itu ada juga peserta BPJS yang kurang atau tidak aktif karena tidak rutin membayar iuran. Oleh karena itu, Aji menyebut perlu diaktifkan lagi kepesertaan BPJS-nya.
Sedangkan yang belum punya asuransi sama sekali didorong untuk punya, dengan pilihan BPJS atau asuransi swasta. Dengan harapan dapat meringankan pembiayaan jika suatu waktu butuh biaya besar untuk operasi.
Masih Banyak PR
CISDI dan BPJS Watch kompak mendukung program cek kesehatan gratis ulang tahun karena beberapa faktor yang menyertainya. Namun, mereka juga tak memungkiri bahwa masih banyak pekerjaan rumah alias PR untuk menyukseskan program ini.
CISDI memandang, salah satunya,tata laksana setelah skirining ini yang justru belum banyak dibahas. Oleh karena itu, masyarakat perlu tahu manfaat BPJS seperti apa dan apa yang mereka bisa akses dan manfaatkan untuk menindaklanjuti hasil skrining.
Sementara itu, BPJS Watch menyarankan agar dilakukan perbaikan dalam metode pemberian skrining dengan diintegrasikan lewat program skrining 14 jenis penyakit dari JKN supaya lebih terintegrasi pemeriksaannya. Oleh karena itu, peserta tidak harus menunggu ulang tahun terlebih dahulu untuk bisa skrining dan bisa skiring setiap saat, serta bisa menghemat anggaran.
Pasalnya, sebanyak 44 juta masyarakat sudah di-skrining oleh program JKN. Nantinya, masyarakat yang sudah melakukan 14 jenis skrining hanya perlu melengkapi skrining yang kurang.
"14 jenis skrining yang dilakukan oleh JKN sendiri, itu di Permenkes 3 tahun 2023 dan di Perpres 59 tahun 2024, jadi sebenarnya sebelum pemerintah menggagas adanya skrining MCU ini, JKN sudah, nah tinggal seperti tadi saya bilang, seharusnya program ini diintegrasikan saja, sehingga bisa lebih banyak orang yang datang tanpa lagi harus menunggu ulang tahun," jelas Timboel.
Lalu, bagaimana dengan mereka yang masih malas untuk datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri? Timboel mengusulkan agar proses pemeriksaan kesehatan gratis ini dilakukan secara proaktif. Pegawai puskesmas dapat datang langsung menemui masyarakat. Hasilnya, selain dapat melakukan program skrining ini, juga bisa melihat kondisi lingkungan dan kondisi rumah masyarakat.
Setelah observasi, pegawai puskesmas pun bisa langsung memberikan nasihat atau memberikan perbaikan agar masyarakat bisa hidup lebih sehat. Dengan demikian, dua pihak terlibat, baik pemerintah selaku pemrakarsa dan pelaksana program, dan warga sebagai pihak penerima manfaat, sama-sama peroleh hal baik dari layanan yang sama.
