Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan memantau pelaksanaan uji coba reformasi JKN di Muara Enim serta penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di Makassar pada 20 Oktober 2026. Pemantauan tersebut menunjukkan bahwa perubahan sistem jaminan kesehatan tidak hanya menyangkut alur rujukan, tetapi juga standar fasilitas rawat inap dan mekanisme pembiayaan pelayanan rumah sakit.
Reformasi JKN di Muara Enim menguji pendekatan rujukan berbasis kemampuan pelayanan. Pasien diharapkan diarahkan ke fasilitas yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan medis, sehingga pemilihan rumah sakit tidak semata-mata ditentukan oleh jenjang kelas. Pendekatan ini menuntut data kemampuan layanan yang akurat, koordinasi antarfasilitas, serta kesiapan rumah sakit menerima pasien sesuai kapasitasnya.
Di Makassar, pemantauan uji coba KRIS berkaitan dengan upaya menghadirkan standar layanan rawat inap yang lebih setara. Implementasi standar membutuhkan kesiapan ruang perawatan, sarana, prasarana, dan tata kelola rumah sakit. Bagi fasilitas kesehatan, pemenuhan standar dapat berimplikasi pada kebutuhan investasi dan pengaturan ulang layanan. Karena itu, proses transisi perlu memperhatikan kesiapan masing-masing rumah sakit.
Perubahan layanan juga berkaitan dengan pembiayaan. Sistem pembayaran berbasis kelompok diagnosis, termasuk pengembangan Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG), menjadi bagian dari agenda penyesuaian tata kelola pembiayaan. Keberhasilan reformasi perlu dinilai melalui mutu klinis, akses pasien, efisiensi biaya, dan keberlanjutan keuangan JKN. Pemantauan lapangan diperlukan agar kebijakan nasional dapat diterapkan sesuai kondisi fasilitas kesehatan.
