JAKARTA – BPJS Kesehatan memastikan tambahan dana pemerintah sebesar Rp20 triliun pada 2026 dialokasikan untuk pembayaran klaim rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Dari jumlah tersebut, Rp10 triliun telah dicairkan pada 14 Oktober 2026, sedangkan tahap berikutnya sebesar Rp10 triliun direncanakan cair pada November. Informasi ini disampaikan BPJS pada 21 Oktober 2026 untuk menjelaskan dukungan pemerintah terhadap kecukupan Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan bahwa dana tambahan tersebut bukan untuk membiayai operasional BPJS. Penggunaannya dikhususkan bagi pembayaran klaim fasilitas kesehatan dan dicatat terpisah dari pencatatan keuangan rutin. Pemisahan pencatatan dimaksudkan agar aliran dana dan realisasi penggunaannya dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan.

Pembayaran klaim rumah sakit mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Klaim dibayarkan paling lambat 15 hari kalender sejak dokumen dinyatakan lengkap. Ketentuan ini menegaskan pentingnya kelengkapan dokumen dan proses verifikasi. Dalam praktiknya, rumah sakit perlu memastikan data pelayanan dan administrasi klaim disampaikan secara benar agar proses pembayaran dapat berjalan sesuai tenggat.

Skala kebutuhan pembiayaan JKN terlihat dari jumlah peserta yang telah melampaui 284,8 juta jiwa per 1 Oktober 2026, atau lebih dari 98 persen penduduk. BPJS bekerja sama dengan 23.873 fasilitas kesehatan tingkat pertama, 3.222 rumah sakit, serta 7.234 fasilitas penunjang. Besarnya cakupan tersebut menjadikan kelancaran pembayaran klaim dan pengelolaan dana sebagai faktor penting dalam menjaga layanan di seluruh jaringan fasilitas kesehatan.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-8716853/bpjs-kesehatan-pastikan-pembayaran-klaim-rs-berjalan-lancar/