Suara.com - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Dedy Permadi mengungkapkan pihaknya akan segera mengeluarkan keputusan resmi terkait kasus kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), yang kasusnya sudah berjalan setidaknya 5 hingga 6 bulan tersebut.

"Terkait (kasus) BPJS Kesehatan, proses investigasi telah selesai dilakukan dan Kementerian Kominfo akan mengeluarkan hasil keputusan resmi dalam waktu dekat," kata Dedy di Jakarta, Senin (25/10/2021).

"Tapi, hasil keputusan resminya belum bisa disampaikan sekarang. Kalau surat keputusannya sudah ada, baru akan disampaikan ke rekan-rekan sekalian," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya pada Mei 2021, data 279 juta penduduk Indonesia peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di situs raidsforum.com. Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.

Kominfo sebelumnya telah menginvestigasi sampel data pribadi penduduk yang bocor dan diperjualbelikan di oleh akun bernama Kotz di Raids Forum.

Kominfo mengatakan data sampel yang ditemukan ternyata tidak berjumlah satu juta seperti yang diklaim penjual, melainkan 100.002 data. Namun, Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.

Kementerian Kominfo pun melakukan antisipasi berupa pemutusan akses ke situs-situs yang memperjualkan data tersebut.

Saat kini disinggung mengenai antisipasi tersebut, Dedy menegaskan bahwa pemutusan akses atau pemblokiran situs-situs yang memperjualbelikan data pribadi yang dicuri, hanyalah satu di antara beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir potensi risiko kebocoran data yang lebih besar.

"Upaya pemutusan akses terhadap situs yang bisa digunakan untuk mengunduh (data pribadi yang dicuri) itu adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, untuk meminimalisir potensi risiko kebocoran data yang lebih besar," tegas Dedy.