Jakarta, CNN Indonesia -- Upaya BPJS Kesehatan mengoptimalkan layanan digital terhadap peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) disebut tak dapat dilakukan sendiri, melainkan memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Hal itu diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam kegiatan Forum Nasional ke-11 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang mengusung topik Resilience Kesehatan pada Era Pandemi Melalui Pemanfaatan DaSK, Data Rutin Kesehatan, dan Reformasi Sistem Kesehatan pada Senin (25/10).
"Tentu dengan situasi seperti ini, teknologi informasi sangat diperlukan untuk membuka akses bagi peserta dalam mendapatkan layanan," katanya.
Masa pandemi yang panjang berdampak terhadap tingkat kunjungan ke fasilitas kesehatan (faskes). Peserta enggan datang ke faskes karena khawatir terpapar Covid-19. Untuk itu, pemanfaatan layanan teknologi informasi memberi manfaat besar terhadap pelayanan BPJS Kesehatan.
Ghufron menjelaskan, layanan digital BPJS Kesehatan itu antara lain berupa aplikasi Mobile JKN, konsultasi jarak jauh (telekonsultasi), dan peresepan obat secara online.
Adapun layanan telekonsultasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) juga diperhitungkan sebagai capaian kinerja FKTP dalam Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). Hingga September 2021, angka pemanfaatan layanan telekonsultasi mencapai 9,3 juta layanan. Jumlah tersebut diyakini terus bertambah, seiring rencana perluasan pelaksanaan ujicoba di 13 wilayah.
"Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah menerapkan Kebijakan Iterasi Peresepan untuk pelayanan Obat PRB. Dokter di FKTP meresepkan obat untuk 30 hari dengan tambahan iterasi 2 kali, sehingga peserta PRB dapat langsung datang ke Apotek PRB dan dapat melakukan konsultasi dengan dokter melalui telekonsultasi," kata Ghufron.
Sementara pada faskes, melalui aplikasi Mobile JKN BPJS kesehatan menerapkan sistem antrean online, hingga menampilkan display ketersediaan tempat tidur, dan display informasi jadwal tindakan operasi di rumah sakit yang telah diintegrasikan.
Ghufron berharap, seluruh upaya tersebut bisa mendapatkan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan.
"Sehingga bisa bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah akses bagi peserta di fasilitas kesehatan demi menjaga sustainabilitas program jaminan kesehatan di Indonesia," ujarnya.
