KOMPAS.com - Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak menanggung biaya semua layanan dan penyakit.
Sebagai asuransi kesehatan wajib bagi warga Indonesia, BPJS Kesehatan memang menjamin seluruh pesertanya menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Akan tetapi, ada beberapa layanan kesehatan dan jenis penyakit yang biaya pengobatannya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Batasan mengenai layanan kesehatan dan penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Daftar layanan kesehatan dan penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan 2022
Sebagaimana diberitakan KOMPAS.com pada Kamis (24/3/2022), berikut ini daftar layanan kesehatan dan penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan 2022:
- Gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat maupun alkohol.
- Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.
- Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian- Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.
- Alat, obat kontrasepsi, dan kosmetik.
- Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
- Pelayanan untuk mengatasi infertilitas atau kemandulan.
- Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi.
- Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
- Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika.
- Perbekalan kesehatan rumah tangga.
- Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa, atau wabah.
- Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (contohnya korban begal, tawuran, dan lain sebagainya).
- Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.
- Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.
- Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan).
- Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
- Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.
- Pelayanan lainnya yang tidak berhubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.
- Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.
(Penulis: Nur Jamal Shaid)
Sumber: KOMPAS.com