Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mendukung implementasi Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) atauHealth Technology Assessment(HTA) untuk meningkatkan mutu dan efisiensi biaya serta penentuan paket manfaat bagi peserta Program JKN-KIS.
“Dengan semakin tingginya biaya kesehatan, semakin dituntut agar kualitas dari teknologi kesehatan juga semakin baik, sebanding dengan kenaikan biayanya. Peran PTK menjadi penting di era JKN, terutama dari segi penentuan paket manfaat yang akan diterima oleh peserta, sehingga dengan sumber daya yang terbatas, peserta tetap dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,” ujar Ghufron dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad.
Hal tersebut diungkapkan Ali Gufron Mukti dalam kegiatan Seminar ASM 2022: Integrasi Evaluasi Ekonomi dalam Kurikulum dan Implementasi Pengambilan Kebijakan Penyakit Katastropik.
Dia menjelaskan dalam pemilihan teknologi kesehatan harus berpedoman pada PTK dan pertimbangan klinis. Menurutnya, penggunaan pendekatan analisa farmakoekonomi dirasa tepat untuk mengevaluasi obat yangcost-effective, serta analisa efektivitas dari alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam pelayanan kesehatan.
Ia menyebut dengan berpedoman pada PTK, memungkinkan pengambil kebijakan kesehatan membuat keputusan terkait obat dan juga untuk berbagai intervensi kesehatan lainnya yang memiliki nilai efektivitas sebanding dengan biayanya, terutama dalam perspektif kesehatan masyarakat.
“Pada dasarnya, kami mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang telah membentuk Komite PTK untuk bertanggung jawab dalam melakukan kajian terkiat PTK. Harapannya, hasil kajian tersebut bisa diterapkan menjadi kebijakan, sehingga selain memiliki dampak positif terhadap tercapainya kesinambungan Program JKN-KIS, juga memberikan kepuasan peserta dan efektivitas program,” tambah Ghufron.
Sementara itu, Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan, Budi Wiweko menyebut penilaian teknologi kesehatan sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembiayaan kesehatan sebuah negara. Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, memungkinkan banyaknya inovasi teknologi yang dapat diadopsi dalam layanan kesehatan.
Dengan begitu, melalui inovasi pelayanan kesehatan, diharapkan akan terjadi penurunan mortalitas dan morbiditas, meningkatnya kualitas hidup disertai dengan kepuasan pasien, dan meningkatnya taraf kesehatan masyarakat.
Dosen Departemen Farmakologi dan Terapi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM), Erna Kristin menjelaskan di era Program JKN-KIS, seluruh pihak harus memandang secara luas tentang akibat yang akan ditimbulkan. Hal tersebut perlu menjadi fokus, karena berhubungan dengan bagaimana cara menghadirkan upaya pencegahan, memberikan diagnosis dan memberikantreatment.
“Saat ini kita sangat dibantu dengan adanyabig datayang dimiliki BPJS Kesehatan. Dari data tersebut, kebutuhan analisisbig datayang dilakukan oleh seluruh pihak akan menjadi lebih mudah. Sehingga, harapannya apabila para dokter atau profesi lainnya yang mendukung, mereka harus bekerja sama untuk mengetahui bagaimana menciptakan upaya pencegahan hingga proses edukasi ke masyarakat,” kata Erna.
