Jakarta - Di beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, Srilanka, dan juga Malaysia, pemberian vaksin Human Papilloma Virus (HPV) secara gratis sudah menjadi program nasional. Langkah ini dinilai efektif untuk mencegah penularan virus HPV yang menjadi biang keladi munculnya kanker leher rahim atau serviks.

Namun karena harganya yang relatif mahal (satu dosis sekitar Rp 700.000), pemerintah Indonesia sampai sekarang belum bisa memberikan secara gratis vaksin HPV. Layanan yang diberikan baru sebatas deteksi dini melalui metode inspeksi visual asam asetat (IVA) atau tes Papsmear untuk peserta BPJS Kesehatan.

"Layanan vaksin HPV gratis memang belum jadi program nasional. Perlu ada laboratory research, community research, dan juga hospitality research. Kalau ketiganya sudah ada, barulah kita hitung cost-nya dan dijadikan sebagai program nasional," kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, M. Subuh, di Jakarta, Rabu (4/2).

BPJS Kesehatan dalam waktu dekat memang akan memberikan layanan vaksin gratis di dua provinsi yang terpilih. Tujuannya untuk memberikan stimulasi kepada daerah lain agar melakukan hal serupa.

"Pemda (pemerintah daerah) juga harus ikut hadir dalam upaya penanggulangan kanker serviks. Diharapkan program ini bisa diikuti daerah lain," kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fajriadinur.

Namun, Fajri belum bisa menyebut dua provinsi yang akan menjadi daerah percontohan tersebut karena perlu berkoordinasi dengan pihak terkaitnya lainnya. Tapi yang pasti provinsi tersebut memiliki prevalensi kanker serviks yang tinggi.

"Selain pemberian vaksin HPV, deteksi dini melalui IVA dan Papsmear juga akan terus dilakukan. Tahun ini targetnya menjangkau sedikitnya 426.500 peserta JKN," ujar Fajri.

Penulis: Herman/EPR