JawaPos.com – Lebih dari 95 persen warga Surabaya sudah masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Namun, tidak semua warga itu membayar secara mandiri. Ada yang ditanggung Pemkot Surabaya melalui program penerima bantuan iuran (PBI). Belakangan, pemkot mendeteksi masih ada bantuan yang tidak tepat sasaran.

Dari data yang terhimpun, hampir sepertiga warga Surabaya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan melalui program PBI. Artinya, tanggungan iuran mereka di-cover semua oleh Pemkot Surabaya. Pemberian bantuan tersebut memang dikhususkan bagi kelompok warga tertentu.

Namun, tidak semua warga yang masuk dalam daftar tersebut benar-benar membutuhkan PBI. Ada pula yang sudah ikut serta dalam asuransi swasta. Pemkot pun memastikan bahwa tahun depan nama-nama yang masuk PBI benar-benar tepat sasaran.

’’Melalui program UHC itu, warga Surabaya bisa berobat gratis ke kelas 3. Surabaya sudah menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) itu. Tapi, perlu diingat, tidak semua warga ditanggung oleh pemkot. Ada yang ditanggung perusahaan mereka, ada yang mandiri,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Pemkot pun mengeluarkan anggaran puluhan miliar rupiah setiap bulan untuk menanggung biaya itu. Eri menyebut, di antara yang sudah ditanggung Pemkot Surabaya itu pun ada kemungkinan warga yang sudah mampu. Karena itu, updating data bakal terus dilakukan agar penerima PBI bisa bersih alias tepat sasaran.

’’BPJS Kesehatan ini sebetulnya sistemnya subsidi. Ada yang mampu dan ada yang tidak. Karena itu, tugas kita hari ini adalah mengetuk hati mereka agar bisa gotong royong dan guyub rukun,” ucapnya.

Evaluasi itu dilakukan bagi yang tidak menggunakan akses ke PBI mereka. Misalnya, mereka sudah memegang asuransi swasta, maka kepesertaannya di PBI akan dialihkan ke mandiri.

’’Dengan begitu, nanti bisa diisi yang lain. Misalnya yang pramiskin dan miskin. Yang dulu anaknya satu terus tambah menjadi dua, bisa di-cover dimasukkan ke PBI,” ungkapnya.

Soal kapan target pembenahan data itu bisa dilaksanakan, Eri menyebut tahun depan harus bisa tuntas. Dengan begitu, program yang dijalankan Pemkot Surabaya bisa tepat sasaran. APBD yang sudah dialokasikan untuk kesejahteraan tidak nyasar.

Sementara itu, BPJS Kesehatan mencatat, di Surabaya masih banyak peserta mandiri yang menunggak pembayaran. Mereka berasal dari berbagai kelas, mulai I, II, dan III. Salah satu kendalanya adalah ketika peserta mengganti nomor HP mereka.

Dia pun berharap warga yang menjadi peserta BPJS Kesehatan bisa memahami bahwa program tersebut saling bantu, gotong royong dengan subsidi. ”Karena semangat program ini kan gotong royong. Yang sehat membantu yang sakit,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Surabaya Betsy M.O. Roeroe.

Puskesmas Diperbaiki, Rumah Sakit Ditambah

SEJUMLAH rencana peningkatan fasilitas layanan kesehatan bakal direalisasikan tahun depan. Seperti puskesmas yang menjadi rujukan pertama saat warga ingin berobat dengan kepesertaan PBI mereka. Rumah sakit baru juga dipastikan bakal dibangun tahun depan.

DPRD Surabaya mendorong agar Pemkot Surabaya tidak hanya fokus pada penjaminan kesehatan warga melalui kepesertaan mereka di BPJS Kesehatan. Fasilitas pelayanan pun harus berimbang. Sebab, sudah menjadi kewajiban pemerintah menyediakan sarana kesehatan yang mumpuni.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati mengatakan, sejumlah permasalahan pelayanan masih dihadapi puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ke warga, yakni soal rekam medis. Sebab, pelayanan yang masih manual memakan waktu sehingga waktu tunggu warga pun bakal lama.

”Kami mendorong agar di puskesmas rekam medis juga online. Ini penting agar pelayanan lebih maksimal. Warga tidak perlu menghabiskan waktu hanya untuk berobat,” kata Ajeng.

Masalah lainnya adalah stigma warga yang telanjur mengecap pelayanan melalui BPJS Kesehatan sering dibedakan. Menurut DPRD Surabaya, tugas dan beban pemkot yang berat juga ada di area itu. Meyakinkan bahwa apa yang diupayakan pemerintah sejalan dengan perbaikan kualitas layanannya.

”Stigma tersebut harus diubah. Mungkin dengan kebijakan wali kota tersebut, pelayanan kesehatan di Surabaya bisa lebih baik,” ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah.

Sementara itu, Pemkot Surabaya menegaskan, peningkatan pelayanan bakal terus dilakukan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebutkan, pihaknya sudah mengevaluasi pelayanan yang ada di puskesmas. Bukan hanya dari sarana dan prasarananya. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di sana juga menjadi perhatian.

”Puskesmas yang letaknya kurang strategis nanti akan dipindah. Dicarikan tempat yang baru, yang lama bisa menjadi puskesmas pembantu. Saya juga sudah minta semua ruang tunggu puskesmas bisa ber-AC,” papar Eri.

Pihaknya memastikan bahwa tahun depan pemkot bakal merealisasikan pembangunan rumah sakit baru di Gunung Anyar. Fasilitas kesehatan itu akan mendekatkan warga yang ada di kawasan Surabaya Timur untuk mendapat perawatan lanjutan. Selama ini mereka harus jauh-jauh menuju RSUD dr Soewandhie yang ada di Surabaya Utara.

Kelurahan Ikut Cermati dengan Pembagian Bukti Kepesertaan

PEMKOT Surabaya melakukan berbagai upaya untuk mengeliminasi banyaknya kepesertaan BPJS Kesehatan yang tak tepat sasaran. Selain terus melakukan update data warga, pendistribusian kepesertaan BPJS Kesehatan melalui mekanisme PBI saat ini diserahkan ke kelurahan. Pihak kelurahan pun turut memutuskan apakah seseorang itu dinyatakan layak masuk PBI atau tidak. Jika dulu setiap warga yang masuk PBI menerima kartu, kini telah diubah, semua serba-online.

Salah satu kelurahan yang melaksanakan strategi tersebut adalah Kelurahan Tambakrejo di Kecamatan Simokerto. Lurah Tambakrejo Awang Wirawan mengatakan, sejak 6 bulan lalu BPJS Kesehatan jalur PBI didistribusikan kepada warga secara online melalui aplikasi JKN Mobile. Sehingga masyarakat bisa langsung memperoleh kartu digital pelayanan kesehatan tersebut tanpa harus bingung saat berobat. ”Sebelumnya pendistribusiannya melalui kelurahan,” terangnya.

Masyarakat yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan PBI dapat melakukan pengajuan ke kantor kelurahan setempat. Syaratnya dengan membawa KTP dan KK serta mengisi formulir pengajuan pendaftaran. Warga bisa secara mandiri mendaftar ke kantor kelurahan. ”Yang penting ada NIK (nomor induk kependudukan, Red)-nya,” terang Awang kemarin (10/12).

Pihak kelurahan juga menjalankan sistem jemput bola. Ini dilakukan oleh semua kelurahan di Surabaya. Sebab, tidak sedikit yang belum ter-cover karena kondisi mereka baik-baik saja. Baru setelah sakit, ketahuan belum masuk ke sistem PBI itu.

Sistem yang dimiliki BPJS Kesehatan pun sudah terhubung ke kelurahan. Sehingga proses persetujuan atau approval untuk warga bisa lebih cepat. Berbeda dengan dulu, diterima atau tidaknya seseorang bisa masuk PBI harus menunggu dinas kesehatan (dinkes).

Selain itu, warga Surabaya kian dipermudah untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan. Hanya dengan menunjukkan KTP, warga dapat berobat secara gratis di puskesmas. Sehingga tidak ada lagi warga kurang mampu yang tak mendapatkan layanan kesehatan.

Selain itu, kelurahan telah bekerja sama dengan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk melakukan tracking masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan PBI. Bila ada temuan di lapangan, akan langsung ditindaklanjuti oleh kelurahan. ”Sehingga semua warga dapat mendapatkan fasilitas kesehatan,” terangnya.

PULUHAN MILIAR RUPIAH UNTUK SEPERTIGA PENDUDUK

– Setiap bulan pemkot mengeluarkan anggaran Rp 35 miliar untuk menanggung PBI.

– Jumlah peserta PBI di Surabaya mencapai lebih dari 1 juta jiwa.

– Sasaran peruntukan paling banyak adalah kategori miskin dan pramiskin.