Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan transformasi mutu layanan seiring HUT Ke-55 lembaga itu tahun ini dengan menghadirkan sejumlah terobosan guna mempermudah akses kesehatan.

"Di usia ke-55 BPJS Kesehatan, pengelolaan Program JKN mendapatkan tantangan baru, khususnya dalam meningkatkan mutu layanan," kata kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam Sarasehan HUT ke-55 BPJS Kesehatan, di Jakarta, Senin.

Sejumlah terobosan BPJS Kesehatan untuk mempermudah layanan kepada peserta antara lain i-Care JKN, Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) untuk perluasan rekrutmen peserta hingga ke desa, penyederhanaan layanan kantor cabang, dan memfungsikan petugas layanan mobile, serta berbagai layanan teknologi informasi guna mendukung implementasi Program JKN.

 Berbagai kemudahan juga dipersembahkan melalui implementasi Rujukan MANTAP atau simplifikasi rujukan dengan kasus dan kondisi tertentu sehingga peserta dapat merujuk ke RS Kelas B dan RS Kelas A yang dapat langsung dipilih oleh FKTP tanpa harus melalui Klinik Utama/RS Kelas D/C.

Sebagai upaya perluasan akses layanan, kata Ghufron, BPJS Kesehatan juga memberikan kompensasi bagi Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) untuk membuka akses layanan kesehatan di daerah terpencil. 

Dalam kesempatan tersebut Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan dinamika perjalanan implementasi Program JKN BPJS Kesehatan sudah dilalui dan menjadi pengalaman berharga dalam menjaga keberlangsungan jaminan kesehatan di Indonesia.

Menkes menyorot juga bagaimana BPJS kesehatan dapat membantu dalam transparansi biaya pelayanan kesehatan di Indonesia dan menjaga standar tarif yang ada.

”Pada tahun 2030 Indonesia memiliki tantangan terhadap puncak bonus demografi yaitu diharapkan masyarakat akan mengalami peningkatan pendapatan karena peningkatan jumlah masyarakat usia produktif," katanya.

Jika Indonesia tidak bisa memanfaatkan puncak demografi sebagai momentum peningkatan pendapatan masyarakat, kata Menkes, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan dan terus menjadi negara dengan middle income.

"Untuk itu peran BPJS Kesehatan menjadikan manusia Indonesia yang sehat sangat penting melalui pembiayaan kesehatan yang kuat. BPJS Kesehatan juga diharapkan dapat menjaga standar biaya pelayanan kesehatan ini di tengah lonjakan bonus demografi ini,” kata Menkes.

Menkes Budi juga mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan mulai dari kolektibilitas yang semakin baik, klaim layanan kesehatan diproses dengan sangat cepat, dan mulai fokus pada upaya pencegahan.

Menkes juga melihat demand side sudah berhasil diperoleh melalui cakupan kepesertaan yang semakin besar dan kini yang menjadi tantangan bagaimana dapat mengakomodasi supply side.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Suprapto menyoroti kemiskinan ekstrem menjadi tantangan pemerintah dan BPJS Kesehatan.

”Jaminan kesehatan di Indonesia makin maju dan sukses. Saat ini berbagai inovasi sangat responsif menjawab kebutuhan peserta mulai dari waktu tunggu hingga pemakaian Mobile JKN,” katanya.