JAMBI – Pemerintah ternyata tidak maksimal memanfaatkan dana dari pusat. Bantuan yang diberikan tahun lalu untuk kesejahteraan rakyat itu, terbuang percuma. Contohnya dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk Kota Jambi sebesar Rp 3,4 miliar, hanya terserap Rp 800 juta atau 16 persen. Alhasil, sisa dana Rp 2,6 miliar dikembalikan ke pemerintah pusat.
Hal itu terungkap dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota VI Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Rizal Djalil, ke sekolah dan puskesmas, kemarin (13/3). Dalam sidak di Puskesmas Simpang IV Sipin, dia menanyakan langsung kepada kepala puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Polisman Sitanggang, terkait Jamkesmas.
Dalam dialog itu terungkap, bila dana Jamkesmas Kota Jambi dikembalikan sebesar Rp 2,6 miliar. Polisman dan kepala puskesmas terlihat sedikit gugup, saat menjawab pertanyaan terkait data dan jumlah peserta Jamkesmas. “Seperti yang kita lihat tadi, kepala puskesmas tidak tahu apa-apa. Dana Jamkesmas dikembalikan dan alokasi dana Jamkesmas untuk tahun ini belum keluar. Saya tidak mengetahui penyebab sebenarnya dana itu dikembalikan,” kata Rizal Djalil.
Menurutnya, bila dilihat dari kevalidan data yang digunakan tahun lalu, Jamkesmas memang menggunakan data 2008. “Itu memang tidak efektif. Kalau kita masih memakai data 2008, tentu jumlah dana tersebut memang berlebih. Tapi saya tidak menyalahkan datanya,” katanya. Menurutnya, seharusnya kepala Dinas Kesehatan atau kepala puskesmas kreatif. Mereka harus aktif mencari tahu berapa jumlah masyarakat miskin yang ada di Kota Jambi. Sehingga data yang dimiliki tetap aktif bukan data pasif.
Terkait sidak, diakuinya, merupakan salah satu uji petik terhadap program Departemen Kesehatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sampel uji petik itu sengaja dilakukan di Kota Jambi saja, sedangkan kondisi di daerah lain diakuinya bisa lebih kurang lagi. “Saya sengaja tidak datang ke Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung dan sebagainya. Di Kota Jambi saja demikian, apalagi di daerah terpencil seperti Kecamatan Nipahpanjang,” katanya.
Sedangkan sidak yang dilakukan terhadap SD 025 Kota Jambi dan SMP 07 Muarojambi tidak ada temuan yang berarti. Hanya pada SD 025 pengelolaan dana BOS yang dilakukan sekolah mendapatkan catatan. Yaitu mencairkan dana BOS secara keseluruhan tidak per triwulan, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sedangkan pengelolaan dan BOS di SMP 07 diakuinya cukup baik.
Sedangkan dalam rapat tertutup bersama Pemprov Jambi, kepala daerah, dan SKPD, diakuinya, ada perbaikan. Terutama untuk pengelolaan aset yang menjadi temuan terbesar di Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota. Namun pemerintah tetap diingatkan untuk tetap menyelesaikan temuan yang ada dan berhati-hati dalam melakukan kerja sama terkait penggunaan aset daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi AR Syahbandar menyayangkan temuan itu. Dia mengatakan, seharusnya dana jamkesmas bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang membutuhkan. “Itu ada yang salah, apakah data atau bagaimana. Seharusnya dana itu bisa digunakan untuk mereka yang belum mendapatkan. Mereka (Dinas Kesehatan) harus mendata yang belum mendapatkan atau masuk Jamkesmas,” katanya. Padahal pemerintah sendiri, diakuinya, akan meminta penambahan dana Jamkesmas.
