Kenali, Ini 3 Masalah Ginjal yang Paling Bikin Tekor BPJS Kesehatan

Jakarta - Penyakit ginjal kronis menjadi salah satu penyakit katastropis yang paling bikin tekor BPJS Kesehatan. Jenis penyakit dan tindakannya beragam, tetapi yang pasti butuh biaya yang tidak sedikit.

"Pelayanan gagal ginjal dari progam JKN itu sebagaimana disampaikan ada yang CAPD, HD yang memang paling tingginya itu HD-nya, cuci darah, kemudian juga ada continous renal replacement therapy (CRRT)," kata direktur utama BPJS Kesehatan Prof dr Ali Ghufron Mukti, dalam diskusi World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia, Rabu (9/3/2022).

CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) dan HD (hemodialisis) merupakan tindakan yang harus dilakukan secara rutin karena fungsi ginjal sudah terganggu. Tindakan yang kedua dikenal dalam istilah awam sebagai 'cuci darah'.

Berikut penjelasan beberapa kondisi tersebut:

Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)

Berbeda dengan hemodialisis (HD), CAPD tidak dilakukan dengan mesin melainkan lewat membran di dalam perut. Umumnya pasien tidak perlu datang ke rumah sakit. Dalam setahun, JKN menanggung Rp 76 juta untuk setiap satu pasien CAPD.

"Kalau kita lihat CAPD ini meningkat juga di tahun 2016-2020, 2021 karena berkaitan dengan COVID," kata Prof Ghufron.

Hemodialisis

Dalam istilah awam, dikenal sebagai tindakan cuci darah. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap orang sekitar Rp 92 juta per tahun dengan perhitungan hemodialisis dilakukan dua kali seminggu.

"Kalau kelasnya tipe A gitu kita bayarnya 1,2 atau 1,3 juta sekali cuci darah. Ya kalau dua kali ya artinya seminggu itu sekitar Rp 2,5 juta," kata Prof Ghufron.

Cangkok ginjal

Dikenal juga dengan istilah continous renal replacement therapy (CRRT). Tindakan ini dilakukan pada gangguan ginjal tahap akhir.

"Nah kalau kita lihat transplantasi tadi sudah ada kasusnya yang dilakukan dan dibayari oleh BPJS, tahun 2017 ada 62, tahun 2019 ada 76 orang," jelas Prof Ghufron.

Biaya yang ditanggung JKN untuk sekali tindakan transplantasi ginjal adalah Rp 378 juta.

Berita Tekait

Policy Paper